Padang, 21 Mei 2026 | SEMMI Cabang Padang menggelar aksi demonstrasi keras di kantor BPBD Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk kemarahan mahasiswa terhadap buruknya tata kelola kebencanaan di Sumatera Barat yang dinilai penuh ketertutupan, minim transparansi, dan jauh dari keberpihakan kepada masyarakat terdampak bencana.
Aksi yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB itu dipimpin langsung oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Fadil Ramadhan bersama puluhan massa aksi yang membawa spanduk tuntutan, melakukan orasi secara bergantian, serta mendesak pihak BPBD Sumbar agar segera membuka seluruh informasi terkait pengelolaan kebencanaan yang selama ini dipertanyakan publik.
Mahasiswa menilai BPBD Sumbar gagal menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem penanganan bencana yang transparan dan berpihak kepada rakyat. Di tengah tingginya ancaman bencana di Sumatera Barat, masyarakat justru masih sering menghadapi lambannya penanganan, tidak meratanya bantuan, hingga minimnya keterbukaan terhadap penggunaan anggaran kebencanaan.
Dalam orasinya, Fadil Ramadhan menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan membiarkan lembaga publik bekerja tanpa pengawasan dan lepas dari kritik rakyat.
“Kami datang membawa kemarahan masyarakat. Jangan jadikan lembaga publik seperti ruang tertutup yang anti kritik dan anti transparansi. Rakyat berhak tahu ke mana anggaran kebencanaan dialokasikan, bagaimana bantuan disalurkan, dan mengapa sampai hari ini masih banyak masyarakat yang merasa ditinggalkan ketika bencana terjadi,” tegas Fadil Ramadhan.
Massa aksi secara tegas meminta Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Sumatera Barat, Era Sukma Munaf, untuk hadir menemui mahasiswa dan memberikan penjelasan langsung atas berbagai persoalan yang dipertanyakan publik.
Namun pihak BPBD Sumbar menyampaikan bahwa Kalaksa tidak berada di kantor saat aksi berlangsung. Pernyataan tersebut langsung memicu kemarahan massa aksi yang menilai pimpinan BPBD Sumbar sengaja menghindar dari tanggung jawab dan tidak memiliki keberanian moral untuk menghadapi kritik mahasiswa.
Massa aksi kemudian memasuki area kantor BPBD Sumbar dan melakukan pengecekan di sejumlah ruangan guna memastikan keberadaan Kalaksa. Setelah dilakukan pengecekan secara langsung, mahasiswa memastikan bahwa Kalaksa memang tidak berada di tempat.
Di dalam kantor BPBD Sumbar, mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap keras sebagai bentuk kekecewaan terhadap sikap pimpinan lembaga yang dinilai gagal menunjukkan tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Salah seorang peserta aksi, Zikri, menyebut ketidakhadiran Kalaksa sebagai bentuk pelecehan terhadap aspirasi rakyat dan gerakan mahasiswa.
“Ketika rakyat datang membawa keresahan dan mahasiswa hadir membawa suara masyarakat, yang kami butuhkan adalah tanggung jawab, bukan alasan. Jika seorang pimpinan lembaga tidak berani menemui rakyatnya sendiri, lalu untuk siapa jabatan itu dipertahankan?” ujar Zikri dengan nada keras.
SEMMI Cabang Padang menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti hanya pada aksi hari ini. Gerakan lanjutan dengan skala yang lebih besar dipastikan akan dilakukan apabila BPBD Sumbar tetap memilih diam dan menutup diri terhadap tuntutan publik.
“Kami tegaskan, mahasiswa tidak akan mundur. Jika BPBD Sumbar terus bungkam dan tidak mampu menjawab keresahan masyarakat, maka gelombang perlawanan mahasiswa akan terus membesar. Jangan pernah menganggap kritik rakyat sebagai ancaman, karena jabatan publik lahir dari tanggung jawab kepada masyarakat,” tutup Fadil Ramadhan.
Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi meliputi transparansi penuh anggaran kebencanaan, keterbukaan informasi publik, evaluasi total kinerja BPBD Sumbar, serta pertanggungjawaban terhadap penanganan dan distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat.
Rel
Posting Komentar