Kegiatan itu dihadiri tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan harapan terhadap pembangunan daerah. Suasana diskusi berlangsung hangat, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan.
Di hadapan peserta, Cerint Iralloza Tasya menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar memenuhi agenda kedewanan, tetapi memastikan setiap suara masyarakat benar-benar sampai ke tingkat pusat. Menurutnya, setiap persoalan yang disampaikan akan menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan nasional.
Cerint menjelaskan bahwa salah satu fokus utama yang terus diperjuangkannya adalah peningkatan Transfer ke Daerah (TKD) dan alokasi anggaran pembangunan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih kuat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami hadir untuk mendengar secara langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi ini akan kami perjuangkan agar menjadi perhatian pemerintah pusat dan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak kepada daerah," ujar Cerint.
Dalam kesempatan itu, Cerint juga meluruskan anggapan yang masih berkembang di tengah masyarakat mengenai peran senator dalam memperjuangkan anggaran. Ia menegaskan bahwa anggota DPD RI tidak menerima anggaran pembangunan untuk kepentingan pribadi, melainkan berupaya mendorong pemerintah pusat agar mengalokasikan anggaran bagi daerah.
"Kami bekerja membawa kepentingan daerah ke pusat. Tidak ada anggaran pembangunan yang masuk ke kantong pribadi senator. Yang kami perjuangkan adalah bagaimana daerah memperoleh dukungan anggaran yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan menjadi salah satu isu yang paling banyak disampaikan masyarakat. Sejumlah peserta mengeluhkan masih adanya warga kurang mampu yang kesulitan memperoleh pelayanan rumah sakit karena status kepesertaan BPJS mereka tidak aktif.
Menanggapi hal tersebut, Cerint menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, fasilitas kesehatan tetap berkewajiban memberikan pelayanan kepada pasien dalam kondisi darurat. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab membantu penyelesaian kepesertaan BPJS melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sesuai kemampuan fiskal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain sektor kesehatan, persoalan pendidikan juga menjadi perhatian serius. Sejumlah guru, mahasiswa, dan masyarakat menyampaikan berbagai tantangan dalam penerapan Kurikulum Merdeka, mulai dari penyesuaian metode pembelajaran hingga minimnya pemahaman orang tua terhadap sistem pendidikan yang baru.
Menurut Cerint, semangat Kurikulum Merdeka dalam membangun karakter dan kompetensi peserta didik patut diapresiasi. Namun, implementasinya di lapangan masih memerlukan evaluasi menyeluruh, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan yang berkelanjutan, serta sosialisasi yang lebih luas kepada orang tua agar tujuan kurikulum benar-benar tercapai secara optimal.
Menutup kegiatan tersebut, Cerint Iralloza Tasya menegaskan seluruh aspirasi masyarakat Pesisir Selatan akan dibawa ke Senayan sebagai bahan perjuangan dalam merumuskan kebijakan nasional. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat terus diperkuat sehingga setiap persoalan dapat ditangani secara tepat, berkelanjutan, dan menghasilkan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Barat.
Katim RMO Group | Wyndoee
Posting Komentar